Perjuangan Diplomasi Feminisme

Bagaimana feminisme menguasai PBB? Kaum feminis juga melakukan lobi-lobi politik hingga tingkat internasional. Dari tahun 1933 hingga 1945, Ibu Negara Amerika Serikat sekaligus isteri Franklin D. Roosevelt, telah memulai upaya diplomasi ini. Keponakan dari President Theodore Roosevelt (1858-1919), President Truman, menyatakan bahwa Eleanor adalah American first lady alias “Ibu dari Negara Adidaya”, atas jasanya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Eleanor Roosevelt mendirikan UN Association of the United States pada tahun 1943 untuk mengumpulkan dukungan atas dibentuknya PBB.

Upaya diplomasi lain melalui pembentukan UN Commission on the Status of Women (UN-CSW). Komisi ini didirikan tahun 1946 sebagai mekanisme untuk mempromosikan, melaporkan, dan memonitor beragam isu terkait hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan pendidikan perempuan.

Saat sesi pertama, komisi UN-CSW mendeklarasikan salah satu prinsip dasar mereka, yakni: “untuk meningkatkan status perempuan, tanpa memandang kebangsaan, ras, bahasa, atau agama, menjunjung tinggi kesetaraan dengan laki-laki di semua bidang usaha manusia, dan untuk menghapuskan semua diskriminasi terhadap perempuan dalam ketentuan undang-undang, dalam tafsiran atau aturan hukum, atau dalam penafsiran hukum adat”.

Anggota asli UN-CSW berasal dari 15 negara, seperti: Australia, Byelorussian Soviet, China, Costa Rica, Denmark, Perancis, Guatemala, India, Meksiko, Siria, Turki, Union of Soviet Socialist Republic, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela.

Setiap tahun, perwakilan negara-negara anggota UN-CSW berkumpul di Markas Besar PBB di New York untuk melakukan evaluasi atas kemajuan kesetaraan gender, tantangan identitas, serta menetapkan standar global dan merumuskan kebijakan nyata untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan di seluruh dunia.

Kredit gambar: Google Images.