Nia Ramadhani
Era digital telah memudahkan mobilitas berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan basis data untuk kepentingan sebuah instansi, baik itu instansi pemerintah maupun non - pemerintah. Digitalisasi menjadikan semangat mewujudkan keterbukaan informasi publik menjadi lebih mudah dicapai sebagaimana amanat dalam undang – undang yaitu UUD 1945 Pasal 28 F yang berbunyi;
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Nagari Digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan informasi publik demi memperoleh sebesar – besarnya manfaat dari perkembangan teknologi digital. Nagari digital merupakan bagian dari implementasi Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang penerapan desa digital sebagai bentuk keseriusan dari konstitusi, sebuah konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan, seperti; infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, zonasi, dan energi. (Abdurrahman Niarman, 2021).
Nagari Digital diharapkan mampu membuka akses terhadap informasi bagi seluruh warga setempat sehingga cita – cita keterbukaan informasi itu tidak menjadi utopis belaka, program ini membutuhkan dukungan dari berbagai faktor, mulai dari kecakapan dari sumber daya manusianya, infrastruktur yang memadai, hingga sosialisasi masif kepada masyarakat setempat. Butuh perjalanan yang cukup panjang untuk mewujudkannya mengingat beberapa prasayarat tersebut yang masih menjadi PR bagi pemerintah Sumatera Barat, seperti pengakuan dari dosen Ilmu Administrasi Negara bahwa pengaplikasian Nagari Digital masih minim namun akan terus digalakkan oleh kalangan akademisi (Fitri Ramadhona, 7/08/20222).
Melalui kesempatan wawancara yang dilakukan pada hari rabu (12/07/2022) dengan salah seorang mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Sumatera Barat, yang mengakui minimnya penerapan digitalitasi dalam pengelolaan data Nagari, data tersebut ia butuhkan untuk melengkapi proposal pengabdian. Dalam proses pengumpulan data, mereka terkendala sulitnya mendapatkan informasi yang terintegrasi sehingga memakan waktu dan tenaga karena harus mengumpulkan informasi satu persatu dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan secara terpisah meskipun dalam satu instansi yang sama, seandainya setiap informasi ini terintegrasi secara digital pasti dapat lebih meringkas waktu dan tenaga.
Permasalahan ini merupakan gambaran sebagian kecil saja dari sekelumit permasalahan dari minimnya kesadaran akan pentingnya pengelola informasi publik yang harus dipenuhi oleh instansi publik. Keterbukaan informasi akan tersedia apabila pihak yang berwenang sudah melakukan proses penghimpunan, penyusunan, hingga penyajian sehingga kapanpun dan dimanapun informasi itu dibutuhkan dapat tersedia secara digital. Namun beberapa permasalahan berikut menyebabkan semangat Nagari digital belum berjalan secara optimal, berikut ini penjelasannnya:
Sistem perekerutan aparat Nagari yang berjalan kebanyakan masih belum menerapkan prinsip the right man in the right place, minimnya kesadaran kalangan terdidik untuk terlibat dalam struktur pemerintahan Nagari dalam memajukan desa karena anggapan bahwa menjadi aparat Nagari bukan profesi yang prestise dan tidak memiliki jaminan masa depan yang baik. Selain karena faktor dinamika politik di pemerintahan Nagari yang cukup ekstrim, pendidikan bukan menjadi faktor utama dalam menilai kelayakan seseorang untuk mengisi jabatan sturuktural, di Nagari melainkan ditunjuk berdasarkan hubungan kedekatan atau kekerabatan dari kalangan si pemenang pemilihan wali Nagari.
Hal ini menyebabkan proses adaptasi terhadap teknologi membutuhkan effort tenaga, waktu dan perhatian yang lebih besar. Padahal apabila proses adaptasi itu dilekatkan kepada kalangan – kalangan terdidik dengan rata – rata umur masih muda yang telah lahir dan besar bersamaan dengan teknologi, maka tentu proses adaptasi akan berjalan dengan cepat. Di sisi lain kita sulit memungkiri kendala dari masyarakat Minangkabau yang cukup sulit menerima perubahan lantaran adat istiadat yang kental.
Untuk mewujudkan desa atau Nagari Digital yang mampu mendigitalisasi berbagai sektor kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan kegiatan sosialisasi pembentukan PPID yang pernah dilakukan oleh dosen UNP jurusan Ilmu Adminisitrasi Negara. Menurut penuturan Rahmadhona Fitri Helmi S.Ap, MPM, bahwa pembentukan PPID Nagari sangat diperlukan. Karena PPID memiliki tugas salah satunya adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
Infrasturktur yang memadai akan mendukung kelancaran dari proses digitalisasi dalam rangka mewujudkan cita – cita nagari digital, tanpa infrasktrur yang memadai maka Nagari Digital hanyalah angan – angan belaka. keseriusan pemerintah Sumatera Barat harus diakui belum terlihat kepermukaan apabila berpedoman pada RPJMD Pemprov Sumbar. Minimnya responsifitas yang ditunjukkan pemerintahan terhadap permanfaatan perkembangan teknologi sangat disayangkan, padahal dunia telah membuktikan betapa banyaknya profit yang dapat diperoleh dari keberhasilan mengadopsi perkembangan digital. Pemerintahan akan semakin tertinggal apabila tidak bersegera menjemput bola menyadari pentingnya mengarahkan percepatan digital untuk basis pengelolaan informas di provinsi Sumbar.
Berikut ini menurut Ares Albirru Amsal S,E. MSM terdapat lima manfaat dari penerapan Nagari berbasis digital, yaitu;
Semangat Nagari Digital dengan membangun website Nagari akan memudahkan proses pelayanan adminisitrasi masyarakat setempat tanpa harus datang langsung ke kantor Walinagari, namun sudah bisa diproses secara online mulai dari proses registrasi, verifikasi hingga penerbitan dokumen yang dibutuhkan. Setiap proses tersebut dapat diselenggarakan secara terbuka dan transparan.
Digitalitasi dapat membangun kedekatan antara perangkat Nagari dengan masyarakatnya karena profil perangkat Nagari dan struktur organisasinya ditampilkan di laman website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Nagari sendiri. Tentu ini perlu dilakukan pengembangan website dari waktu ke waktu dengan sistem pengelolaan yang berskesinambungan agar informasi dapat tersaji secara aktual.
Nagari Digital juga dapat membangun ekosistem informasi yang memuat berbagai potensi yang dimiliki Nagari, sebagai Nagari yang menjunjung tinggi adat istiadat, pasti banyak kekayaan tersembunyi yang dapat dieksplore dan dieskpos sehingga bukan tidak memungkin para investor akan tertarik untuk beriventasi dan para wisatawan pun akan banyak berkunjung menyaksikan kekayaan dan keberagaman yang terdapat di Nagari tersebut.
Setiap pengusulan hibah khususnya di perguruan tinggi, maka akan selalu disertai dengan keberadaan website Nagari. Apabila pemerintahan Nagari telah terdigitalitasi dengan baik melalui pengelolaan website maka akan memudahkan bagi Nagari tersebut untuk menunjukkan profile maupun track record dari Nagari tersebut.
Dengan penerapan digitalitasi yang terselenggara dengan baik dalam instansi pemerintahan Nagari maka dengan sendirinya dapat mengurangi potensi korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Nagari. Karena seluruh kegiatan maupun proses yang dilakukan yang sudah terdigitalisasi sehingga apabila ada something eror on system akan terdeteksi dengan seketika, sehingga dengan mudah diketahui dan dilakukan proses investigasi.
Dunia tengah merasakan implikasi dari perkembangan teknologi dan sedang berpacu untuk mengadopsinya demi meraih keuntungan – keuntungan apapun yang dapat diambil dari perkembangan digital ini. Maka, sudah saatnya keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk segera didigitalisasikan agar memudahkan proses pembangunan yang di negeri Minangkabau tercinta.
AUTHOR
© Generasi Peneliti. All Rights Reserved.
