Turunan Dokumen CEDAW

Dokumen CEDAW memiliki turunan menjadi beragam regulasi. Misalnya: UU N0 7 th 1984 tentang ratifikasi CEDAW, UU No 23 Th 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang gender mainstreaming, UU PTPPO tahun 2007, UU Parpol, UU Pemilu, UU HAM No 39 Tahun 1999, kritisi terhadap UU Pornografi No 44 Tahun 2008, CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam), UU No.10 Tahun 2012 – KHA atau Konvensi Hak Anak (CRC), RUU KKG, UU P-KS, RKUHP, Upaya revisi UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Upaya perjuangan diplomasi kaum feminis juga dilakukan melalui perumusan Piagam Kependudukan Kairo pada tahun 1994. Dokumen ini berisi tentang perlunya para pemimpin nasional dan masyarakat untuk mendorong keterlibatan laki-laki  secara penuh dalam kehidupan berkeluarga, seperti mengatur rumah, mengasuh, dan mendidik anak serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Termasuk pengintegrasian perempuan dalam kehidupan masyarakat, dengan meringankan tanggung jawab atau pekerjaan rumah tangga. (Bersambung)

Kredit gambar: Google Images.