Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture seri IV yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menjadi salah satu program unggulan dalam mendorong kebijakan berbasis riset di Indonesia. Dalam program yang berkelanjutan sejak 2021 ini, Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Yanuar Farida Wismayanti, menekankan pentingnya tiga hal utama yang menjadi fokus diskusi. Pertama, kebijakan berbasis riset yang menempatkan penelitian sebagai elemen vital dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan dalam menyelaraskan hasil riset dengan kebutuhan para pembuat kebijakan masih menjadi isu yang kompleks. Faktor kelembagaan, manajerial, hingga respons publik turut memengaruhi kelancaran proses ini.

BRIN juga menyoroti pentingnya otonomi daerah dalam kebijakan riset. Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), penguatan lembaga riset lokal menjadi agenda strategis untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, lembaga riset, universitas, hingga sektor swasta, dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan kapabilitas institusi lokal serta membangun kesadaran publik akan pentingnya riset dan inovasi. Farida menjelaskan bahwa kegiatan STI Policy Lecture akan terus dilaksanakan hingga tahun 2025 dengan berbagai pembaruan, seperti kombinasi format daring dan luring, serta penyampaian hasil diskusi kepada para pemangku kepentingan. Harapannya, program ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan riset dan inovasi nasional.

Tidak hanya sebatas diskusi akademik, Farida menekankan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional (iptekin). Upaya ini sekaligus menjadi momentum dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, riset tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ilmiah semata tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan kebijakan yang efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Heni Kurniasih dari SMERU Research Institute berbagi pengalaman dan strategi yang telah diterapkan lembaganya dalam memberikan dampak nyata pada kebijakan publik. Sebagai lembaga riset independen, SMERU telah melakukan berbagai upaya seperti mendiseminasikan informasi, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mendorong dialog publik melalui publikasi dan artikel. SMERU juga berperan aktif dalam fasilitasi langsung dengan pemerintah pusat dan daerah, bahkan memberikan masukan untuk dokumen strategi nasional seperti pengembangan kewirausahaan pemuda, isu gender, dan analisis tantangan Sustainable Development Goals (SDGs).

Beberapa studi yang dilakukan SMERU, seperti analisis dampak Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia dan evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT), menjadi contoh nyata bagaimana riset dapat memberikan dampak langsung pada kebijakan perlindungan sosial. Selain itu, dukungan SMERU terhadap pemerintah daerah mencakup penyusunan rancangan penurunan kemiskinan hingga pendampingan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti mentoring bagi staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pelatihan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Heni menegaskan bahwa kolaborasi antara BRIN dan lembaga riset independen (LRI) seperti SMERU perlu terus dipertahankan untuk menciptakan keberlanjutan dalam membangun komunitas praktik. Prinsip-prinsip independensi dan profesionalisme menjadi elemen penting dalam kolaborasi riset ini. Selain itu, ruang untuk kontestasi wacana kebijakan juga perlu tetap tersedia, terutama untuk isu-isu sistemik yang membutuhkan pendekatan kritis dan independen. Dalam kolaborasi ini, SMERU juga menyoroti pentingnya platform untuk berbagi informasi dan hasil riset, yang tidak hanya mempererat hubungan antara BRIN dan LRI tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat di antara kedua pihak.

Platform kolaborasi tersebut dapat melibatkan berbagai kegiatan rutin seperti diskusi mengenai isu strategis, pembangunan basis data bersama, hingga konferensi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari LRI mengenai topik riset strategis juga menjadi bahan penting bagi BRIN dalam menyusun agenda riset tahunan. Sebagai bagian dari komitmen bersama, kerja sama ini diharapkan dapat dituangkan dalam dokumen formal seperti Memorandum of Understanding (MoU), yang menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi di masa mendatang.

Melalui berbagai upaya ini, STI Policy Lecture tidak hanya menjadi forum diskusi tetapi juga wahana untuk membangun jejaring antara berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan iptekin di Indonesia. Dengan sinergi antara BRIN, LRI, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kebijakan berbasis bukti dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan solusi untuk tantangan pembangunan di masa depan. Komitmen untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa riset dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Sebagai bagian dari langkah inovatif, BRIN juga berupaya untuk memperluas jangkauan STI Policy Lecture dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Format hybrid yang diterapkan memberikan kemudahan akses bagi peserta dari berbagai wilayah, sehingga diskusi yang dihasilkan dapat mencakup perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, BRIN berharap dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, BRIN juga mulai mengeksplorasi potensi kerja sama internasional dalam program ini. Melibatkan pakar dari berbagai negara akan memberikan nilai tambah berupa transfer pengetahuan dan pengalaman yang lebih kaya. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat mendorong inovasi yang bersifat global namun tetap relevan dengan konteks lokal Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan komunitas internasional juga menjadi cara untuk mempromosikan hasil riset Indonesia di kancah global.

Di sisi lain, fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama BRIN. Program pelatihan dan mentoring dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga untuk membangun kepemimpinan di sektor riset. Dengan adanya pemimpin yang visioner dan kompeten, diharapkan riset dan inovasi di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan efektif.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BRIN dalam menjadikan STI Policy Lecture sebagai lebih dari sekadar kegiatan diskusi. Program ini diarahkan untuk menjadi katalis perubahan yang mampu menggerakkan berbagai sektor menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, STI Policy Lecture diharapkan dapat menjadi model bagaimana riset dapat berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Penelitian, Elemen Penting dalam Pengambilan Kebijakan

Editor:     Rezekinta Syahputra Sembiring